Direktur CSIS Dorong Pemanfaatan Digitalisasi untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi, Nasional443 Views

Jakarta, goldennews.co.id— Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan digitalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal). Karena itu, dia menekankan agar pembangunan infrastruktur ini jangan sampai berhenti kendati tengah merebak penyidikan kasus pembangunan Base Transceiver Station Generasi-4 (BTS 4G) oleh Kejaksaan Agung.

Untuk mendorong digitalisasi setidaknya dibutuhkan berbagai hal, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia yang mumpuni, dan regulasi. “Infrastruktur adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang ekonomi digital,” ujar Yose di Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut dia, infrastruktur seluler cukup baik meskipun ada sejumlah masalah terhadap adaptasi pada teknologi lebih canggih. Dia mencontohkan berbagai negara sudah menggunakan teknologi generasi kelima (5G), tetapi banyak daerah di Indonesia masih banyak menggunakan jaringan Server Kamboja teknologi generasi ketiga (3G). Karena itu, dia menilai pemerintah harus lebih memperhatikan potensi teknologi dan jaringan seluler.

Yose mengakui banyak ganjalan dalam proses pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital di Indonesia. Namun, dia menyebutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan transformasi digital harus tetap dijalankan. Sebab, jika mandek, justru akan merugikan masyarakat.

Pemerintah pun perlu meningkatkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tempat-tempat yang belum banyak memiliki jaringan tersebut, seperti di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) Indonesia. “Sudah seharusnya diberikan support dan disubsidi pembangunannya, jika dibangun di tempat yang sulit seperti wilayah 3T,” kata Yose.

Baca juga:  Kasus Dugaan Perampokan Emas di Ratatotok, OC Kaligis Mohon Perlindungan Hukum dari Kapolri

BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Pemerintah memang sedang berupaya mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga pelosok Nusantara, khususnya di masa kedua pemerintahan Jokowi 2019 – 2024. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia akan tersambung internet hingga 2024.

Data menunjukkan, terdapat 83.218 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 84,9% desa sudah tersambung internet, tapi sebanyak 15,1% desa atau 12.548 desa belum memiliki akses terhadap internet. Mayoritas desa yang belum tersambung dengan internet tersebut berada di wilayah 3T, yaitu sebanyak 73%. Hanya 27% desa berada di daerah non-3T.

Untuk meminimalkan kesenjangan digital, terutama di wilayah 3T, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki program strategis percepatan pembangunan BTS 4G sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dipercepat. Tujuannya agar terjadi pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi besar ekonomi digital yang diperkirakan mencapai sekitar US$ 124 miliar pada 2025.

Sejauh ini, dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur digital tersebut mulai dirasakan oleh masyarakat, termasuk di wilayah 3T. Mulai dari peningkatan inklusi keuangan hingga memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Keberadaan internet cepat juga terbukti mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial.

Baca juga:  Ini Alasan Pelaku UMKM dan Pedagang Pasar Rakyat Dorong Jerry Sambuaga Kembali ke DPR RI

Di sektor pendidikan, terutama di masa pandemi COVID-19, transformasi digital telah mempermudah proses belajar mengajar, termasuk memudahkan guru dan siswa di wilayah 3T untuk mengakses materi belajar dan informasi. Di sektor kesehatan, menurut Kemenkes, dengan adanya jaringan internet telah memudahkan masyarakat mengakses kesehatan melalui telemedicine, meskipun berada di daerah pelosok.

Percepatan transformasi digital di wilayah 3T juga sejalan dengan misi pemerintahan Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pemenuhan hak rakyat atas akses internet diharapkan melahirkan talenta-talenta digital di daerah pelosok sehingga berkontribusi terhadap pengembangan sektor digital di Tanah Air. Adanya transformasi digital juga memberi kemudahan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) memperluas akses pasarnya, di pasar online.

Di tengah beragam manfaat dengan hadirnya transformasi digital, belakangan ini industri telekomunikasi tersentak seiring langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar menyidik dugaan kasus korupsi penyediaan BTS 4G tahap I periode 2020-2021. Hingga awal Februari ini sudah ada puluhan saksi diperiksa. Kejagung sudah menetapkan lima tersangka yang berasal dari kalangan pemerintah, swasta dan akademisi. Intensifnya penyidikan oleh Kejaksaan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur digital yang dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T tersebut. (*/rls/yuk)

Yuk! baca artikel menarik lainnya dari GOLDEN NEWS di GOOGLE NEWS