GoldenNews.co.id, MANADO — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk tahun 2021- 2051 di genjot Panitia khusus (Pansus) DPRD Sulut bersama jajaran Perangkat daerah terkait, Senin (20/2/2023).
Hendry Walukow Sekertaris Pansus PPLH menyarankan untuk merangkul tambang yang belum mendapatkan ijin.
Menurutnya esensi peraturan Ranperda ini pada prinsipnya membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita membahas rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup besar harapan saya dengan perda ini, kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan hidup 30 tahun ke depan terjalin. Termasuk didalamnya aktifitas masyarakat atau kita semua yang bisa mengelola sesuai dengan aturan,” kata Walukouw.
Ditambahkannya, Sulut dari sisi sumber daya alam (SDM) ada begitu banyak potensi seperti emas, galian c dan sebagainya.
“Yang didalamnya Ranperda ini mendorong galian c dan tambang-tambang yang belum ada ijin bisa mendapatkan ijin yang juga di dalam memproteksi ijin-ijin untuk para pemain-pemain yang besar untuk tidak seenaknya mengelola,”tegasnya.
Ia mencontohkan pertambangan akan dapat dijalankan secara resmi salah satunya punya kajian teknis.
“Misalnya di pertambangan terkait ijin usaha pertambangan (IUP) harus ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), surat kelayakan lingkungan ini seharusnya butuh kajian teknis,” ungkapnya.
Diapun meminta Raperda tersebut perlu ketegasan yang mengikat tapi tanpa harus mengekang ruang gerak pencaharian masyarakat.
“Saya melihat perda ini masih normatif rata-rata masih turunan tetapi keberadaannya perda ini harus menjamin dari eksistensi masyarakat Sulut jangan karena adanya perda ini justru akan membatasi ruang gerak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup,” tandasnya.
(**/fds)
