Kuasa Hukum Keluarga Ludong Layangkan Surat Keberatan ke Kepala BPN/ATR Kota Bitung

Berita Terbaru, Bitung595762 Views

GoldenNews.co.id, BITUNG — Noch Sambouw SH MH CMC sebagai kuasa hukum dari keluarga Ludong resmi layangkan surat keberatan administratif ke Badan Pertanahan Nasional (PBN/ATR) Kota Bitung yang diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung atas adanya sertifikat ganda dan atau tumpang tindih (overlapping) SHM 249/Pinasungkulan atas objek tanah yang dimiliki oleh keluarga Ludong dengan no SHM 149/ Pinasungkulan Kota Bitung.

Dimana lahan atau tanah tersebut diketahui berada dalam kekuasaan pihak PT MSM (Meares Soputan Mining/PT TTN (Tambang Tondano Nusajaya) untuk eksploitasi tambang emas yang mengantongi wilayah ijin usaha pertambangan emas Toka Tindung.

Surat keberatan yang dilayangkan adalah sebagai salah satu upaya keluarga Ludong atas terbitnya sertifikat ganda yang telah dikeluarkan oleh pihak BPN Bitung. “Ini sebagai upaya administratif keberatan terhadap diterbitkannya SHM no 249/Pinasungkulan diatas objek tanah SHM 149, sekaligus klarifikasi adanya indikasi pembiaran dan atau konspirasi penyerobotan penguasaan objek tanah SHM No 149 milik klien kami,  Jonathan Ludong dan Dominggus Ludong, ” Ujar Sambouw, usai menyerahkan surat keberatan, Kamis (27/04/2023) di Kantor BPN Bitung.

Pihak keluarga Ludong merasa dirugikan, sehingga meminta Kepala Kantor BPN Kota Bitung dapat mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk apapun yang diatur oleh peraturan perundang-undagan terhadap situasi yang terjadi.

“Klien kami merasa dirugikan, menyebabkan tumpang tindih nya pembayaran hak atas pembebasan  tanah. Diketahui Objek tanah, yang saat ini sudah berada dalam penguasaan pihak lain, dalam hal ini PT MSM/PT TTN, yang saat pertemuan waktu lalu,  mereka menyebutkan jika telah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan yang didalamnya juga tercantum SHM 149 dibayarkan kepada pihak/orang lain dengan alas hak kepemilikan SHM no 249,” Jelas Sambouw.

Baca juga:   Sampai Pada Kesempatan Terakhir, Tergugat Tujuh Tidak Memasukkan Kesimpulan

Sambouw menjelaskan kedudukan tanah dan SHM milik keluarga Ludong serta tahun keluar SHM 149 dan SHM 249 yang masing-masing memiliki perbedaan tahun penerbitan.

“Adapun SHM 149  luas tanah 108.970 m2, sertifikat terbit di tahun 1989. Dan sebagaimana terlihat dari peta, gambar yang kami ambil sesuai titik koordinat, objek tanah telah dilakukan eksplorasi kurang lebih enam hektare,” Terang Sambouw sembari menambahkan untuk SHM 249 diterbitkan pada tahun 1992.

DUGAAN PEMBIARAN/KONSPIRASI BPN, PT MSM/PT TTN
Masih menurut Sambouw, BPN Kota Bitung perlu diingatkan agar dapat menjadi perhatian khusus adalah tanah yang telah dibayarkan/dibebaskan oleh PT MSM/TTN untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkannya hak pakai atas tanah.

“BPN tidak tindak lanjuti dengan diterbitkan-nya hak pakai atas tanah yang telah dibayar PT MSM/TTN, tidak ada didalam sistem. Ini membuat adanya “Ranah Abu Abu” terhadap tanah tanah masyarakat yang belum terbayarkan ganti kerugian,” Kata Sambouw.

“Untuk kepentingan hak masyarakat, Wilayah kerja BPN Kota Bitung dengan adanya wilayah ijin usaha pertambangan sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi.

Sudah sepatutnya BPN melakukan registrasi seluruh objek tanah, memetakan agar dapat memantau, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Agar tidak ada masalah dalam proses pembebasan/pembayaran lahan oleh PT MSM/PT TTN kepada masyarakat pemilik tanah yang sesungguhnya.

Ini menjadi cela bagi oknum mafia tanah dan mafia pertanahan di kantor BPN sendiri melakukan perbuatan melawan hukum,”Tutup Sambouw yang sudah pernah berhadapan dengan pihak PT MSM/TTN dalam persidangan, klien berbeda, dengan hasil dimenangkan pihaknya. PT MSM sendiri, saat ini dalam upaya hukum banding.

Saat ditanyakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh pihak tambang PT MSM/TTN tersebut tergolong ilegal atau tidak, Sambouw mengatakan ada indikasi pekerjaan ilegal yang dilakukan pihak tambang karena tidak dilakukan registrasi kembali ke kantor BPN/ATR Kota Bitung terkait lahan yang telah dibenaskan.

Baca juga:   Salam Dua Jari Berkumandang, Relawan dan Komunitas Dua Bersemangat Topang Jerry Sambuaga ke DPR RI

“Ada indikasi pekerjaan ilegal yang dilakukan pihal tambang karena tidak dilakukannya registrasi kembali ke pihak PBN/ATR Kota Bitung terkait semua lahan yang telah dibayarkan sehingga itu menjadi cela bagi para mafia tanah dan mafia pertanahan,” Jelasnya.

Berikut sebagian isi dari surat leberatan yang diberikan Kuasa Hukum Keluarga Ludong kepada Kepala BPN/ATR Kota Bitung.

Menunjuk atas adanya pertemuan klien kami Jonathan Dixon Ludong yang dikuasakan oleh Dominggus Victor Ludong dengan pihak PT MSM/TTN dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung pada tanggal 30 Maret 2023 dikantor Pertanahan Kota Bitung didapati:

– Ada Sertifikan Hak Milik Lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung terhadap objek tanah yang merupakan bagian dari objek tanah SHM no 149/Pinasungkulan yang saat ini menjadi menjadi milik klien kami.
– Ada pengakuan dari pihak PT MSM/TTN yang diwakili oleh saudara krisna yang menyebutkan bahwa pihak PT MSM/TTN sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan terhadap objek tanah yang ternyata juga tercantum dalam SHM no 149/Pinasungkulan yang ternyata milik klien kami yang dihadirkan dalam pertemuan di kantor pertanahan Kota Bitung saat itu, telah dibayarkan kepada pihak/orang lain dengan alas hak kepemilikan SHM no 249/Pinasungkulan.

Maka dari itu pihak keluarga Ludong keberatan dan merasa dirugikan atas kesalahan pihak PT MSM/TTN yang telah melakukan pembayaran pembebasan lahan SHM no 249/Pinasungkulan dengan  pemilik yang lain, yang ternyata adalah bagian dari SHM no 149/Pinasungkulan milik keluarga Ludong.

(Fds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *