Jakarta, GN – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan kekagumannya terhadap militansi Vietnam dalam mengelola benih bening lobster (BBL).
Meski tak memiliki BBL dari pemijahan alami, Vietnam mampu menguasai pasar ekspor lobster ke China dengan nilai fantastis mencapai USD 2,5 miliar.
Namun, keberhasilan ini tak lepas dari tantangan serius bagi Indonesia. Setiap bulan, kapal nelayan Vietnam kerap masuk ke perairan Indonesia untuk mendapatkan BBL secara ilegal.
Menanggapi hal ini, Trenggono melakukan kunjungan diplomasi ke Vietnam bersama Direktur Jenderal Budidaya untuk menyelidiki lebih jauh.
“Saat saya melihat tambak budidaya lobster mereka, saya benar-benar terkejut. Tambaknya sangat besar,” ungkap Trenggono dalam Konferensi Pers Outlook & Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan pada Rabu (10/1/2024).
Trenggono menyebut Vietnam mengklaim mendapatkan BBL dari Malaysia dan Singapura secara legal.
Namun, ia meragukan klaim tersebut, mengingat kedua negara tersebut tidak memiliki sumber alami BBL.
“Sudah pasti asalnya dari Indonesia, karena Indonesia melarang ekspor BBL, maka kalau mereka dapat, itu pasti ilegal,” tegasnya.
Rencana Strategis: Budidaya di Indonesia
Untuk mengatasi masalah ini sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi, Trenggono berencana membuka keran ekspor BBL ke Vietnam dengan syarat ketat.
Vietnam diharapkan melakukan budidaya langsung di Indonesia dan membayar retribusi resmi kepada pemerintah.
“Kami ingin memberikan ruang kepada investor Vietnam untuk budidaya di Indonesia. Dengan begitu, kebutuhan BBL mereka bisa dipenuhi secara resmi, dan Indonesia akan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Trenggono.
Manfaat Ganda untuk Indonesia
Menurut Trenggono, langkah ini tak hanya memberi keuntungan ekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor kelautan.
“Dengan investasi mereka di sini, kita bisa memetik manfaat dari PNBP, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga hasil ekspor lobster yang besar dari tanah kita sendiri,” jelasnya.
Rencana ini diharapkan menjadi solusi win-win yang mampu memperkuat kedaulatan sumber daya laut Indonesia sekaligus membuka peluang baru dalam kerja sama internasional.(red)
